• Posted by putubuku pada Maret 3, 2009

Bahasa Jepang adalah bahasa yang sangat berwarna. Terdapat berbagai cara untuk mengungkapkan hal yang pada dasarnya sama, dan ini dipengaruhi oleh faktor seperti hubungan antara pembicara, umur pembicara, dan latar belakang atau sifat pembicara.

Sebagai contoh, untuk meminta atau membuat orang lain agar makan, kita bisa menggunakan berbagai cara berikut dengan nuansa yang sangat berbeda (semuanya menggunakan kata dasar taberu yang berarti “makan”):

• tabete kudasai: “Silahkan makan”. Ini cara membuat permintaan sopan. Aman untuk digunakan di segala situasi, misalnya mempersilahkan tamu makan.
• tabete: Sama seperti di atas tapi terdengar lebih santai. Digunakan misalnya antar teman.
• tabenasai: Permintaan yang cukup tegas namun sopan. Bisa digunakan misalnya oleh ibu kepada anaknya yang rewel tidak mau makan.
• tabete itadakemasen ka?: Permintaan yang sangat sopan, dengan nuansa bahwa kita merendahkan diri. Seakan-akan mengatakan “Mungkin makanannya tidak enak, tapi akankah kamu berbaik hati memakannya?”
• tabero!: “Makan!!!” Ini bentuk perintah kasar. Bayangkan kamu memaksa lawan bicaramu makan sambil menodongkan pistol.

Tentunya masih banyak cara lainnya, dan lingkup penggunaan contoh di atas tidaklah saklek. Sebagai contoh, “tabete” dan “tabenasai” bisa juga digunakan kepada tamu (masing-masing dengan kesan santai dan agak tegas dalam artian baik).

Di sini, media seperti anime, dorama, dan manga merupakan cara yang hebat untuk menemui beragam bentuk bahasa Jepang. Dengan berbagai setting dan tokoh yang berbeda, kamu akan terbiasa mendengar bermacam gaya bahasa dan perlahan-lahan mengerti kapan harus menggunakan yang mana. Sebagai orang asing, ini mungkin bisa jadi wahana pencarian jati diri juga: Dengan bahasa Jepang seperti apa aku ingin berbicara? “ore no hanashikata, monku aru?!?” (Lu ada masalah ama gaya bicara gue?!?)

“Arigatou gozansu“. Ha? Apa? (dari dorama Jin)

Tidak hanya variasi bahasa mulai dari cara bicara anak-anak sampai yakuza yang bisa ditemui di zaman modern, pada anime Samurai X kamu bisa menjumpai gaya bahasa samurai zaman Meiji, pada dorama Jin kamu bisa melihat bagaimana para Oiran zaman Edo menggunakan akhiran -arinsu, dan pada anime atau game Air kamu bisa mencicipi bahasa Jepang zaman Heian yang jauh lebih tua lagi.

“Ryuuya-dono mo tamesu ga yoi“. (Ayo cicip, Tuan Ryuuya) (dari anime Air)

Menyadari efektifnya media-media tersebut untuk membuka wawasan bahasa Jepang, Japan Foundation mengembangkan situs Japanese in Anime & Manga. Di situ, terdapat modul-modul interaktif untuk mempelajari bahasa-bahasa yang muncul di media-media tersebut. Sebagai contoh, di modul “Character expression” kamu bisa mendengar dan membandingkan bagaimana 8 karakter berbeda mengungkapkan hal untuk situasi yang sama. Tentu fokusnya lebih ke arah ragam bahasa modern, jadi jangan harap bahasa zaman Heian muncul di situs tersebut.

Terdapat mode kanji, kana, dan romaji untuk tulisan Jepangnya yang bisa diubah lewat tombol kanan atas. Setelah mempelajarinya, terdapat juga mode kuis untuk menguji pemahaman kalian.

Untuk modul “Love Word Quiz”, kalian menebak arti dari kata-kata bahasa Jepang. Selain itu, kalian juga bisa melihat contoh penggunaan kata tersebut di manga (dengan terjemahan Inggrisnya) dan juga melihat halaman manga aslinya!

Karena situs ini baru dibuka, modul yang tersedia baru sedikit. Namun mereka berencana untuk membuat modul-modul tambahan, jadi sementara menikmati modul yang saat ini sudah ada, ke depannya situs ini akan semakin berguna.

Kunjungi situsnya di http://anime-manga.jp dan selamat bersenang-senang. Namun tentunya yang paling utama adalah menikmati media aslinya, jadi jangan lupa banyak-banyaklah menonton anime, film, maupun dorama (berani tanpa sub?) dan membaca manga (yang belum diterjemahkan)! (yumeko)

• Posted by putubuku pada Maret 20, 2009

Selain Dekade dan Gokaiger, dinyatakan bahwa karakter lain juga akan muncul, termasuk 40 Kamen Rider (sampai Fourze) dan 200 Rangers (sampai Gobusters).

Berikut adalah versi yang diterjemahkan dari dalam blog resminya Masahiro Inoue  terkait masuknya ia dalam film ini:

Jadi, baru-baru ini saya melihatfoto lama saya dan berpikir, “Tentu sangat menyenangkan ketika saya sedang bekerja di Kamen Rider ….” Dan sekarang, tiba-tiba, aku bisa melakukannya lagi! Yang satu ini bahkan lebih besar dari terakhir kali-tampak seperti sangat menyenangkan!

Anak-anak tidak berbicara banyak tentang Dekade lagi jadi saya mulai menjadi agak kesepian, lol. He’s still passing through!

Aku akan bersenang-senang tapi masih memberikan saya semua. Jika hanya satu orang melihat atau banyak orang melihatnya, saya akan senang sekali!

Saya tidak bisa menulis banyak yang belum terjadi, saya akan berhenti untuk saat ini, lol. Ini akan lebih bagus jika aku bisa melakukan beberapa tindakan lagi!

Kemudian Produser Shirakura juga mengatakan, “Pada tahun setelah ulang tahun kita tidak akan menyerah, tetapi akan mencrossoverkannya …. Kami ingin menunjukkan hal-hal yang Anda tidak dapat melihatmya dalam pertunjukkan reguler. Ini cukup dekat dengan mustahil tapi saya ‘ingin membuat norma untuk film musim semi kami. Rider adalah ilmu, sentai adalah sihir. “

Selain Inoue, yang dikonfirmasi akan bersedia tampil untuk “Superhero Taisen” termasuk Ryota Ozawa (Gokaired), Rina Akiyama (Naomi dari Den-O), Kenjiro Ishimaru (Pemilik / stasiun dari Den-O), dan Momotaros. Sutradaranya dipastikan adalah Osamu Kaneda. Syuting dimulai pada akhir Desember 2011. Film ini akan diputar di bioskop pada awal Mei 2012. (jefusion/mugiwara no nakama)

Gai Tsusugawa

Ouma Shu dan Inori Yuzuriha

Foto-foto lainnya

Inori sexual harassment. Wkwkwkwkwkwkwkwkwk

Poster Guilty Crown

Mirip, Boss!!!!! ^ ^b

Untuk informasi lebih jauh, kunjungi web berikut ini: http://www.ncpublicschools.org/curriculum/information/scos/strategies/

Pengertian Information Skill

Information skill ini dibutuhkan untuk menjelaskan informasi yang diperlukan, letak lokasi sumber-sumber informasi yang dibutuhkan dan menyeleksi data, memproses dan menyajikan informasi dan mengevaluasi informasi. (Information Skills in the School: An Introduction, NSW Department of Education, 1989).

Kemampuan khusus menyangkut paham terhadap informasi yang dicari dan menggunakan informasi tersebut. Tak hanya itu saja, kemampuan khusus ini juga mencakup:

• Memberikan pertanyaan
• Menyeleksi dan mengevaluasi informasi.
• Mengombinisasikan informasi yang berasal dari sumber-sumber yang berbeda.
• Memberikan informasi yang relevan atau sesuai dengan yang dibutuhkan.
• Menyeleksi berbagai bentuk informasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan untuk kemudian dapat diambil yang paling sesuai untuk disajikan.
• Mengevaluasi informasi yang diberikan/disajikan.

Selain itu, kami juga membagi Information Skills ke dalam pembagian yang lebih spesifik lagi. Berikut pembagian tersebut:

1. 1. Print Skills

Kemampuan untuk mengetahui lokasi dan membaca, kritis dan dapat menganalisa informasi, banyak bentuk dari print hingga ke banyak format—dari buku ke layar komputer.

1. 2. Interpretive Skills

Kemampuan untuk menganalisa, mengkolasikan, mengakses dan menginterpretasikan atau menerjemahkan (dalam hubungan terhadap tujuan informasi), informasi tercetak, perorangan, AV atau bentuk elektronik.

1. 3. Visual dan Aural Skills

Kemampuan untuk menganalisa dan menginterpretasikan (menerjemahkan) informasi baik dalam bentuk visual maupun dalam bentuk aural mode.

1. 4. Expressive Skills

Kemampuan untuk mengomunikasikan (baik secara lisan ataupun tulisan) hasil-hasil penelitian, menemukannya, opini-opini; dan menggunakan teknologi sebagai sebuah alat komunikasi dengan percaya diri.

1. 5. Technological Skills

Kemampuan untuk menggunakan hardware dan software, dimana menemukan, mendapatkan kembali, memproses (mengolah) dan menyajikan informasi.

Perlu dicatat, untuk memberikan para siswa kemampuan information skills ini dibutuhkan pembelajaran dalam jangka waktu yang lama. Untuk membuat mereka melihat secara kritis para pengguna informasi, para siswa harus diberikan kemampuan untuk menganalisa dan menyajikan informasi dalam berbagai bentuk.

Setiap orang dan setiap saat.

GRADES K-2

Focus Areas

Para siswa akan:

• Membeberkan secara luas beragam sumber informasi (tercetak, tidak tercetak dan elektronik).
• Membangun rasa-rasa pribadi selama memandu praktek.
• Membedakan dan mencocokkan para penulis, ilustrator, genre-genrenya, dan setiap gaya (penulisannya).
• Mengidentifikasi persamaan dan perbedaan yang dihubungkan kepada lingkungan dan pengalaman-pengalaman mereka.
• Menggunakan model-model penelitian sederhana untuk mendapatkan informasi.
• Berbagi informasi dan aktivitas dalam beragam format (tercetak, berbentuk grafis, audio, video, multimedia) uktuk menyampaikan isi dari sember-sumber informasi yang digunakan.

Pengertian Perpustakaan

Secara umum, Perpustakaan mempunyai arti sebagai suatu tempat yang di dalamnya terdapat kegiatan:

• Penghimpunan
• Pengolahan

Dan,

—  Penyebarluasan (pelayanan) segala macam informasi, baik yang tercetak maupun terekam.

Seperti:

Selain itu ada:

—  Buku

—  Terbitan serial

—  Film

—  Video

—  tape recorder

—  Komputer

—  Dll

Perpustakaan Merupakan Jantungnya Pendidikan

Melihat fungsi yang sebenarnya, Perpustakaan memiliki peran yang amat besar dalam meningkatkan pendidikan masyarakat di sebuah negara ataupun di sebuah daerah.

Dalam UUD 1945 disebutkan bahwa negara kita ingin mewujudkan masyarakat yang cerdas. Untuk mencapai bangsa yang cerdas, harus terbentuk masyarakat belajar. Masyarakat belajar dapat terbentuk jika memiliki kemampuan dan keterampilan mendengar dan minat baca yang besar.

Dalam dunia pendidikan, buku terbukti berdaya guna dan bertepat guna sebagai salah satu sarana pendidikan dan sarana komunikasi. Dalam kaitan inilah perpustakaan dan pelayanan perpustakaan harus dikembangkan sebagai salah satu instalasi untuk mewujudkan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Perpustakaan merupakan bagian yang vital dan besar pengaruhnya terhadap mutu pendidikan.

Fungsi Perpustakaan bagi Masyarakat

—  Fungsi Informatif.
Yang dimaksud dengan fungsi informatif adalah perpustakaan menyediakan bahan pustaka yang memuat informasi tentang berbagai cabang ilmu pengetahuan yang bermutu dan uptodate yang disusun secara teratur dan sistematis, sehingga dapat memudahkan para petugas dan pemakai dalam mencari informasi yang diperlukannya.

—  Fungsi Edukatif.
Yang dimaksud dengan fungsi edukatif adalah perpustakaan menyediakan bahan pustaka yang sesuai dengan kondisi lingkungan setempat yang mampu membangkitkan minat baca masyarakat, mengembangkan daya ekspresi, mengembangkan kecakapan berbahasa, mengembangkan gaya pikir yang rasional dan kritis serta mampu membimbing dan membina masyarakat dalam hal cara menggunakan dan memelihara bahan pustaka dengan baik.

—  Fungsi Penelitian.
Yang dimaksudkan dengan fungsi penelitian ialah perpustakaan menyediakan bacaan yang dapat dijadikan sebagai sumber / obyek penelitian sederhana dalam berbagai bidang studi.

—  Fungsi Rekreatif.
Yang dimaksudkan dengan fungsi rekreatif ialah perpustakaan disamping menyediakan buku-buku pengetahuan juga perlu menyediakan buku-buku ataupun koleksi selain buku yang bersifat rekreatif (hiburan) dan bermutu, sehingga dapat digunakan para pembaca untuk mengisi waktu senggang.

—  Fungsi Administratif.
Yang dimaksudkan dengan fungsi administratif ialah perpustakaan harus mengerjakan pencatatan, penyelesaian dan pemrosesan bahan-bahan pustaka serta menyelenggarakan sirkulasi yang praktis, efektif, dan efisien.

Kesimpulan

Perpustakaan merupakan unit kerja yang memiliki peran yang sangat penting, yaitu :

—  sebagai penyedia informasi bagi setiap lapisan masyarakat.

—  Sebagai sarana dalam menciptakan masyarakat yang memiliki literasi informasi.

—  Sebagai sarana belajar yang memiliki nilai ekonomis karena bisa mengatasi kendala keterbatasan kepemilikan buku dari masyarakat setempat yang memiliki keterbatasan ekonomi. Juga tersedianya layanan internet yang dapat di akses oleh setiap lapisan masyarakat.

*) Teks asli berbentuk Powerpoint.

BAB I

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional pada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya sebagai pengamalan Pancasila, meliputi pembangunan materil dan spiritual dengan segala seginya. Maka salah satu upaya yang perlu diwujudkan adalah pelestarian dan pemanfaatan hasil karya budaya bangsa.

Karya cetak dan karya rekam pada dasarnya merupakan salah satu hasil karya budaya bangsa sebagai perwujudan cipta, rasa dan karsa manusia. Peranannya sangat penting dalam menunjang pembangunan pada umumnya, khususnya pembangunan, pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penyebaran informasi.

Mengingat pentingnya peranan karya cetak dan karya rekam tersebut, perlu dilaksanakan pembinaan demi pelestariannya dengan mewajibkan kepada setiap penerbit dan pengusaha rekaman untuk menyerahkan beberapa buah karya cetak dan karya rekamnya guna disimpan di Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Daerah, sehingga dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat. Termasuk dalam pengertian karya rekam ini adalah film, piringan, pita video dan atau rekaman suara. Karya rekam tersebut wajib diserahkan kepada Perpustakaan Nasional atau badan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk disimpan.

Kewajiban serah-simpan karya cetak dan karya rekam ini juga dimaksudkan untuk mewujudkan koleksi karya-karya tersebut sebagai hasil budaya bangsa, sehingga terwujud suatu koleksi nasional yang lengkap dan dapat memenuhi keperluan dalam rangka pembangunan bangsa dan negara, khususnya dalam usaha meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa.

Seiring dengan pemikiran di atas, maka pelestarian dan pemanfaatan karya cetak dan karya rekam dilaksanakan melalui lembaga-lembaga tertentu di tingkat pusat dantingkat daerah. Di samping memperluas jaringan informasi langkah ini juga dimaksudkan untuk lebih mendekatkan karya-karya tersebut sebagai sumber informasi tentang budaya bangsa kepada masyarakat. Dengan demikian kewajiban serah-simpan karya cetak dan atau karya rekam ini juga merupakan salah satu realisasi upaya mencapai sasaran pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan penerangan bagi masyarakat.

Dengan kerangka pemikiran ini, maka kewajiban-kewajiban serah-simpan karya cetak dan karya rekam tidak hanya ditujukan kepada penerbit atau pengusaha rekaman yang menghasilkan karya cetak dan karya rekam di dalam negeri, tetapi ditujukan pula kepada setiap warga negara Republik Indonesia yang dengan berbagai pertimbangan menerbitkan karya-karyanya baik dalam bentuk karya cetak maupun karya rekam diluar negeri.

Dalam upaya untuk memperkaya koleksi nasional, khususnya dengan memperhatikan salah satu tujuan yang akan dicapai melalui penyediaan koleksi karya cetak dan karya rekam sebagai salah satu sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, maka kewajiban ini diperluas pula terhadap karya cetak dan karya rekam dari luar negeri mengenai Indonesia yang dimasukkan ke Indonesia.

Dalam rangka inilah Undang-undang tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam disusun dalam usaha  menghimpun, melestarikan dan mewujudkan koleksi karya cetak dan karya rekam secara nasional.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Umum

1. Karya cetak adalah semua jenis terbitan dari setiap karya intelektual dan atau artistik yang dicetak dan digandakan dalam bentuk buku, majalah, surat kabar, peta, brosur dan sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum.

2. Karya rekam adalah jenis rekaman dari setiap karya intelektual dan atau artistik yang direkam dan digandakan dalam bentuk peta, piringan, dan bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi yang diperuntukkan bagi umum.

3. Penerbit adalah setiap orang, persekutuan, badan hukum baik milik negara maupun swasta yang menerbitkan karya cetak;

4. Pengusaha rekaman adalah setiap orang, persekutuan, badan hukum baik milik negara maupunswasta yang menghasilkan karya rekam;

5. Perpustakaan Nasional adalah perpustakaan yang berkedudukan di ibu kota negara yang mempunyai tugas untuk menghimpun, menyimpan, melestarikan dan mendayagunakan semua karya cetak dan karya rekam yang dihasilkan di wilayah Republik Indonesia;

6. Perpustakaan Daerah adalah perpustakaan yang berkedudukan di ibu kota provinsi yang diberi tugas untuk menghimpun, menyimpan, melestarikan dan mendayagunakan semua karya cetak dan karya rekam yang dihasilkan di daerah.

B. Kewajiban Serah-Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam

Yang menjadi kewajiban untuk menyerahkan karya cetak dan karya rekam Menurut undang nomor 4 tahun 1990 dalam pasal 2 sampai pasal 9 adalah:

1. Setiap penerbit yang berada diwilaya negara RI, wajib menyerahkan 2 (dua) buah cetakan dari setiap judul karya cetak yang dihasilkan kepada Perpustakaan Nasional, dan sebuah kepada Perpustakaan Daerah di Ibukota Propinsi yang bersangkutan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah diterbitkan.

2. Setiap pengusaha rekaman yang berada diwilayah Negara RI, wajib menyerahkan sebuah rekaman dari setiap judul karya rekam yang dihasilkan kepada Perpustakaan Nasional, dan sebuah kepada Perpustakaan Daerah di Ibukota Propinsi yang bersangkutan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah diterbitkan.

3. Warga negara Indonesia yang basil karyanya diterbitkan atau direkam diluar negeri berkewajiban menyerahkan karya cetak dan karya rekam.

4. Orang atau badan usaha yang memasukkan karya cetak dan karya rekam mengenai Indonesia dari luar negeri lebih dari 10 (sepuluh) buah dari setiap judulnya atau kurang dari 10 buah judul tetapi dalam waktu dua tahun memasukkan lagi karya yang sama sehingga jumlahnya melebihi 10 buah dengan maksud untuk diperdagangkan wajib menyerahkan sebuah karya setiap judulnya kepada Perpustakaan Nasional RI selambat-lambatnya 1 bulan setelah diterima oleh yang bersangkutan.

C. Jenis Karya Cetak dan Karya Rekam yang Wajib Diserahkan

1. Buku Fiksi

2. Buku Non-Fiksi

3. Buku Rujukan

4. Karya Artistik

5. Karya Ilmiah yang dipublikasikan

6. Majalah

7. Surat Kabar

8. Peta

9. Brosur

10. Karya cetak lain yang ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional

D. Jenis Karya Cetak dan Karya Rekam yang tidak wajib diserahkan

1. Kaset rekaman rapat

2. Film rekaman keluarga

3. Video Permainan

4. Rekaman Biru

5. Disket rekaman administrasi kantor

6. Disket permainan dan sejenisnya

Mengenai pengertian penyerahan karya rekam dan saat penyerahannya, lihat pula penjelasan mengenai hal yang sama pada penjelasan Pasal 2. Mengingat penyimpanan karya rekam yang berupa film, kaset, foto, piringan, pita, dan yang menggunakan bahan bakuyang memerlukan penyimpanan dan keahlian khusus, maka dimungkinkan untuk menyerahkan karya rekam tersebut kepada badan lain yang dikuasai oleh Pemerintah selain Perpustakaan Nasional yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Pemerintah.

E. Cara Penyerahan Karya Cetak Dan Karya Rekam

1. Langsung, kepada Perpustakaan Nasional atau Perpustakaan Daerah

2. Tidak Langsung, melalui pos tercatat

3. Karya yang telah diterima dicatat oleh Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Daerah dan diberikan tanda bukti

F. Penyerahan data judul

Setiap penerbit dan pengusaha rekaman wajib menyerahkan data judul atau rekamannya kepada Perpustakaan Nasional RI dan Perpustakaan Daerah Propinsi yang bersangkutan sekali setiap 6 (enam) bulan.

G. Pengelolaan Karya Cetak Dan Karya Rekam

1. Kepala Perpustakaan Nasional bertanggung jawab atas penyerahan karya cetak dan karya rekam yang diserah simpankan meliputi : Penerimaan, penyimpanan, pendayagunaan, pelestarian dan pengawasan. (PP No. 70/1991, Pasal 15 ayat 2, 3).

2. Perpustakaan Nasional atau Perpustakaan Daerah wajib memberikan tanda bukti penerimaan karya cetak dan karya rekam.

3. Tanda bukti penerimaan karya cetak memuat keterangan sekurang-kurangnya : Judul, nama pengarang/penyusun/penterjemah, nomor cetakan, tempat terbit, nama penerbit, tahun terbit, nomor jilid, jumlah, dan jenis edisi.

4. Tanda bukti penerimaan karya rekam memuat sekurang-kurangnya nama pencetak/komposer/pengaransir/sutradara, judul, karya rekam, jumlah rekaman, nama pengusaha rekaman dan tahun perekaman.

5. Daftar judul karya cetak dan karya rekam yang diserahkan kepada Perpustakaan Nasional atau Perpustakaan Daerah disusun, disimpan dan digunakan sebagai alat informasi dan sebagai alat pemantau pelaksanaan serah simpan karya cetak dan karya rekam.

6. Karya cetak dan karya rekan yang diserahkan dimuat dalam bibliografi nasional dan bibliografi daerah.

H. Ketentuan Pidana

Menurut UUD nomor 4 tahun 1990 pasal 11, Barangsiapa melanggar ketentuan atau lalai melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan karya cetak atau karya rekam dikenakan sangsi pidana :

a. Untuk pelanggaran karya cetak dan karya rekam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah).

b. Untuk pelanggaran daftar judul karya cetak dan karya rekam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pelaksanaan ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ini, tidak meniadakan kewajiban untuk tetap menyerahkan karya cetak atau karya rekam yang diatur dalam Undang-undang itu.

BAB III

PENUTUP / RANGKUMAN

Dengan diterbitkannya Undang-undang RI Nomor 4 tahun 1990 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam diharapkan akan terwujud suatu koleksi Nasional yang presentatif yang merupakan kekayaan budaya bangsa Indonesia dari jaman ke jaman sehingga, dapat dipelajari oleh generasi penerus untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Serah simpan karya cetak dan karya rekam merupakan salah satu basil budaya bangsa yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional pada umumnya, khususnya pembangunan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian dan penyebaran informasi serta pelestarian kekayaan budaya bangsa yang berdasarkan Pancasila. Bahwa dalam rangka memanfaatkan basil budaya bangsa tersebut karya cetak dan karya rekan perlu dihimpun, disimpan, dipelihara dan dilestarikan disuatu tempat tertentu sebagai koleksi nasional yang lengkap.

Mengingat pentingnya peranan karya cetak dan karya rekam perlu dilaksanakan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat agar undang-undang dan peraturan pemerintah tentang karya rekam dan karya cetak tersebut dapat dipatuhi dan dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia. Untuk mewujudkan harapan tersebut maka peranan Perpustakaan Nasional atau Perpustakaan Daerah sangat memegang peranan penting.

Kewajiban serah-simpan karya cetak dan karya rekam dimaksudkan untuk mewujudkan koleksi karya-karya dari basil budaya bangsa, sehingga terwujudnya suatu koleksi nasional yang lengkap dan dapat memenuhi keperluan dalam rangka pembangunan bangsa dan negara, khususnya alam usaha meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa.

Masalah lain yang perlu dipertegas adalah kaitan Undang-undang ini dengan ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Kearsipan. Undang-undang yang terakhir ini mempunyai obyek pokok arsip dalam arti naskah. Dengan tetap memperhatikan ketentuan Undang-undang tersebut, maka pengertian naskah pada dasarnya dibatasi pada karya-karya yang belum diterbitkan, tidak dipublikasikan dan tidak berwujud buku; maka karya cetak dan karya rekam yang menjadi obyek Undang-undang ini meliputi semua karya akhir dalam bentuk apapun yang dibuat dengan maksud diperuntukkan bagi umum.

Daftar Pustaka

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1990, Tentang Serah simpan karya cetak dan karya rekam, penerbit Perpustakaan Nasional RI, 1994

2. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 tahun 1991, Tentang Pelaksanaan Undangundang nomor 4 tahun 1990 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam, penerbit Perpustakaan Nasional Republik Indonesia 1994.

3. Suprihati, SH. Makalah Pelaksanaan Undang-undang nomor 4 tahun 1990 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam. Disampaikan pads acara pemasarakatan Undang-undang tahun 1990 di Propinsi Lampung tanggal 22 full 1996.

4. http://google.co.id (UU No.4 Thn 1990)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 1990

TENTANG

SERAH-SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

a.         bahwa Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional;

b.         bahwa karya cetak dan karya rekam merupakan salah satu hasil budaya bangsa yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional pada umumnya, khususnya pembangunan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian dan penyebaran informasi serta pelestarian kekayaan budaya bangsa yang berdasarkan Pancasila;

c.         bahwa dalam rangka pemanfaatan hasil budaya bangsa tersebut, karya cetak dan karya rekam perlu dihimpun, disimpan, dipelihara, dan dilestarikan di suatu tempat tertentu sebagai koleksi nasional;

d.         bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Undang-undang tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;

Mengingat:

Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG SERAH-SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1.         Karya cetak adalah semua jenis terbitan dari setiap karya intelektual dan atau artistik yang dicetak dan digandakan dalam bentuk buku, majalah, surat kabar, peta, brosur, dan sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum;

2.         Karya rekam adalah semua jenis rekaman dari setiap karya intelektual dan atau artistik yang direkam dan digandakan dalam bentuk pita, piringan, dan bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang diperuntukkan bagi umum;

3.         Penerbit adalah setiap orang, persekutuan, badan hukum baik milik negara maupun swasta yang menerbitkan karya cetak;

4.         Pengusaha rekaman adalah setiap orang, persekutuan, badan hukum baik milik negara maupun swasta yang menghasilkan karya rekam;

5.         Perpustakaan Nasional adalah perpustakaan yang berkedudukan di ibu kota negara yang mempunyai tugas untuk menghimpun, menyimpan, melestarikan dan mendayagunakan semua karya cetak dan karya rekam yang dihasilkan di wilayah Republik Indonesia;

6.         Perpustakaan Daerah adalah perpustakaan yang berkedudukan di ibu kota propinsi yang diberi tugas untuk menghimpun, menyimpan, melestarikan dan mendayagunakan semua karya cetak dan karya rekam yang dihasilkan di daerah.

BAB II

KEWAJIBAN SERAH-SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM

Pasal 2

Setiap penerbit yang berada di wilayah negara Republik Indonesia, wajib menyerahkan 2 (dua) buah cetakan dari setiap judul karya cetak yang dihasilkan kepada Perpustakaan Nasional, dan sebuah kepada Perpustakaan Daerah di ibukota propinsi yang bersangkutan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah diterbitkan.

Pasal 3

(1)        Setiap pengusaha rekaman yang berada di wilayah negara Republik Indonesia wajib menyerahkan sebuah rekaman dari setiap judul karya rekam yang dihasilkan kepada Perpustakaan Nasional, dan sebuah kepada Perpustakaan Daerah yang bersangkutan, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah proses rekaman selesai.

(2)        Dalam hal karya rekam tersebut menggunakan bahan baku yang memerlukan penyimpanan secara khusus, maka kewajiban menyerahkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan kepada Perpustakaan Nasional atau badan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah.

(3)        Ketentuan mengenai badan penyimpan hasil rekaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 4

Kewajiban serah-simpan karya cetak dan karya rekam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, berlaku pula terhadap setiap warga negara Republik Indonesia yang hasil karyanya diterbitkan atau direkam di luar negeri.

Pasal 5

Kewajiban serah-simpan karya cetak dan karya rekam yang diatur dalam Undang-undang ini bertujuan untuk mewujudkan koleksi nasional dan melestarikannya sebagai hasil budaya bangsa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasal 6

(1)        Setiap orang yang memasukkan karya cetak dan atau karya rekam mengenai Indonesia dari luar negeri lebih dari 10 (sepuluh) buah setiap judulnya dengan maksud untuk diperdagangkan, wajib menyerahkan sebuah setiap judulnya kepada Perpustakaan Nasional, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah diterima oleh yang bersangkutan.

(2)        Setiap orang yang memasukkan karya cetak dan atau karya rekam mengenai Indonesia dari luar negeri kurang dari 10 (sepuluh) buah setiap judul, tetapi dalam jangka waktu 2 (dua) tahun memasukkan lagi karya yang sama sehingga jumlahnya melebihi 10 (sepuluh) buah, maka berlaku ketentuan Pasal 6 ayat (1).

(3)        Pelaksanaan kewajiban serah-simpan karya rekam dengan menggunakan bahan baku yang memerlukan penyimpanan secara khusus, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 7

Karya cetak dan karya rekam yang diserahkan dan disimpan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini, tidak dimanfaatkan untuk tujuan komersial.

Pasal 8

(1)        Setiap penerbit dan pengusaha rekaman wajib menyerahkan daftar judul terbitan atau rekamannya kepada Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Daerah di propinsi yang bersangkutan sekali setiap 6 (enam) bulan.

(2)        Dalam hal karya rekam yang berupa rekaman ceritera dan dokumenter penyerahan daftar judul tersebut dilaksanakan kepada Perpustakaan Nasional atau badan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah.

(3)        Kewajiban menyerahkan daftar karya cetak dan karya rekam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berlaku pula bagi setiap orang yang memasukkan karya cetak dan atau karya rekam mengenai Indonesia.

Pasal 9

Ketentuan pelaksanaan kewajiban serah-simpan karya cetak dan karya rekam diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB III

PENGELOLAAN HASIL SERAH-SIMPAN

KARYA CETAK DAN KARYA REKAM

Pasal 10

(1)        Pengelolaan karya cetak dan karya rekam yang diserahkan untuk disimpan berdasarkan Undang-undang ini dilakukan oleh Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Daerah yang menerimanya, atau badan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam hal karya rekam yang berupa film ceritera atau dokumenter.

(2)        Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan karya cetak dan karya rekam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

(1)        Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6, dan Pasal 7, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

(2)        Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

(3)        Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

Pasal 12

Pelaksanaan ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, tidak meniadakan kewajiban untuk tetap menyerahkan karya cetak atau karya rekam yang diatur dalam Undang-undang itu.

BAB V

KETENTUAN LAIN

Pasal 13

(1)        Ketentuan Bab I sampai dengan Bab III dalam Undang-undang ini, berlaku pula bagi badan-badan Pemerintah yang menerbitkan dan atau memasukkan karya cetak dan karya rekam.

(2)        Pelaksanaan kewajiban serah-simpan karya cetak dan karya rekam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 9 Agustus 1990

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 9 Agustus 1990

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MOERDIONO

PENJELASAN

ATAS

UNDANG‑UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 1990

TENTANG

SERAH‑SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM

UMUM

Pembangunan nasional pada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya sebagai pengamalan Pancasila, meliputi pembangunan materiil dan spiritual dengan segala seginya. Maka salah satu upaya yang perlu diwujudkan adalah pelestarian dan pemanfaatan hasil karya budaya bangsa.

Karya cetak dan karya rekam pada dasarnya merupakan salah satu hasil karya budaya bangsa sebagai perwujudan cipta, rasa dan karsa manusia. Peranannya sangat penting dalam menunjang pembangunan pada umumnya, khususnya pembangunan pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penyebaran informasi.

Mengingat pentingnya peranan karya cetak dan karya rekam tersebut, perlu dilaksanakan pembinaan demi pelestariannya dengan mewajibkan kepada setiap penerbit dan pengusaha rekaman untuk menyerahkan beberapa buah karya cetak dan karya rekamnya guna disimpan di Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Daerah, sehingga dapat dimanfaatkan sebaik‑baiknya oleh masyarakat. Termasuk dalam pengertian karya rekam ini adalah film, piringan, pita video dan atau rekaman suara. Karya rekam tersebut wajib diserahkan kepada Perpustakaan Nasional atau badan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk disimpan.

Dalam rangka inilah Undang‑undang tentang Serah‑Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam disusun dalam usaha menghimpun, melestarikan dan mewujudkan koleksi karya cetak dan karya rekam secara nasional.

Kewajiban serah‑simpan karya cetak dan karya rekam ini juga dimaksudkan untuk mewujudkan koleksi karya‑karya tersebut sebagai hasil budaya bangsa, sehingga terwujud suatu koleksi nasional yang lengkap dan dapat memenuhi keperluan dalam rangka pembangunan bangsa dan negara, khususnya dalam usaha meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa.

Seiring dengan pemikiran di atas, maka pelestarian dan pemanfaatan karya cetak dan karya rekam dilaksanakan melalui lembaga‑lembaga tertentu di tingkat pusat dan tingkat daerah. Di samping memperluas jaringan informasi langkah ini juga dimaksudkan untuk lebih mendekatkan karya‑karya tersebut sebagai sumber informasi tentang budaya bangsa kepada masyarakat. Dengan demikian kewajiban serah‑simpan karya cetak dan atau karya rekam ini juga merupakan salah satu realisasi upaya mencapai sasaran pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan penerangan bagi masyarakat.

Dengan kerangka pemikiran ini, maka kewajiban‑kewajiban serah‑simpan karya cetak dan karya rekam tidak hanya ditujukan kepada penerbit atau pengusaha rekaman yang menghasilkan karya cetak dan karya rekam di dalam negeri, tetapi ditujukan pula kepada setiap warga negara Republik Indonesia yang dengan berbagai pertimbangan menerbitkan karya‑karyanya baik dalam bentuk karya cetak maupun karya rekam di luar negeri.

Dalam upaya untuk memperkaya koleksi nasional, khususnya dengan memperhatikan salah satu tujuan yang akan dicapai melalui penyediaan koleksi karya cetak dan karya rekam sebagai salah satu sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, maka kewajiban, ini diperluas pula terhadap karya cetak dan karya rekam dari luar negeri mengenai Indonesia yang dimasukkan ke Indonesia.

Masalah lain yang perlu dipertegas adalah kaitan Undang‑undang ini dengan ketentuan Undang‑undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Kearsipan. Undang‑undang yang terakhir ini mempunyai obyek pokok arsip dalam arti naskah. Dengan tetap memperhatikan ketentuan Undang‑undang tersebut, maka pengertian naskah pada dasarnya dibatasi pada karya‑karya yang belum diterbitkan, tidak dipublikasikan dan tidak berwujud buku; maka karya cetak dan karya rekam yang menjadi obyek Undang‑undang ini meliputi semua karya akhir dalam bentuk apapun yang dibuat dengan maksud diperuntukkan bagi umum.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Karya cetak yang wajib diserahkan untuk disimpan di Perpustakaan Nasional atau Perpustakaan Daerah termasuk cetakan kedua dan seterusnya yang mengalami perubahan isi dan atau bentuk. Pengertian penyerahan setiap karya cetak kepada Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Daerah dalam Undang‑undang ini tidak meliputi penyerahan hak ciptanya. Dengan demikian, penyerahan karya cetak dan karya rekam ini hanya untuk disimpan, dilestarikan dan didayagunakan sesuai dengan tujuan Undang‑undang ini. Dalam kaitannya dengan hak cipta, sepenuhnya berlaku ketentuan Undang‑undang Hak Cipta. Jangka waktu selambatlambatnya 3 (tiga) bulan tersebut dihitung sejak penerbitannya, yaitu sejak saat pertama kali diumumkan kepada masyarakat dengan cara dan bentuk apapun, atau apabila tidak diumumkan, sejak pertama kali dipasarkan.

Pasal 3

Ayat (1)

Mengenai pengertian penyerahan karya rekam dan saat penyerahannya, lihat pula penjelasan mengenai hal yang sama pada penjelasan Pasal 2.                      Mengingat penyimpanan karya rekam yang berupa film, kaset, foto, piringan, pita, dan yang menggunakan bahan baku yang memerlukan penyimpanan dan keahlian khusus, maka dimungkinkan untuk menyerahkan karya rekam tersebut kepada badan lain yang dikuasai oleh Pemerintah selain Perpustakaan Nasional yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Pemerintah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4

Jangka waktu penyerahan selambat‑lambatnya 3 (tiga) bulan setelah diterbitkan atau setelah proses produksi perekaman selesai.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan orang dalam ayat ini adalah orang perseorangan, persekutuan, badan hukum baik milik negara maupun swasta yang memasukkan karya cetak dan karya rekam ke Indonesia,

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga agar pemanfaatan film, terutama film ceritera yang disimpan di Perpustakaan Nasional atau badan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan Undang‑undang ini, tidak merugikan pembuat film yang bersangkutan. Sesuai dengan tujuannya penyimpanan ini hanya ditujukan untuk keperluan pelestarian dan terwujudnya koleksi nasional. Karya rekam ini tidak boleh dipertunjukkan untuk umum dengan memungut biaya. Oleh karena itu pemanfaatannya hanya dibatasi untuk tujuan pendidikan, penelitian atau keperluan lain dalam rangka pengembangan budaya bangsa.

Pasal 8

Ayat (1)

Kewajiban bagi penerbit atau pengusaha rekaman untuk menyerahkan daftar judul terbitan atau rekamannya kepada Perpustakaan Daerah hanya berlaku bagi penerbit atau pengusaha rekaman yang berada di wilayah yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Sesuai dengan tujuan kewajiban serah‑simpan ini, yang penting adalah terwujudnya koleksi nasional karya cetak dan karya rekam. Oleh karena itu pidana yang diancamkan pada dasarnya hanya ditujukan bagi pelanggaran terhadap kewajiban serah‑simpan karya cetak dan karya rekam, sedangkan pemenuhannya tetap harus dilakukan sekalipun pidana telah dijatuhkan.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan badan‑badan Pemerintah adalah Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kejaksaan Agung, Perwakilan Pemerintah Republik Indonesia di luar negeri, Bank Indonesia, termasuk unit‑ unit kerja seperti proyek yang bekerja secara mandiri tetapi masih tetap berada dalam lingkup tugas, fungsi dan tanggung jawab lembaga‑lembaga tersebut di atas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

CATATAN

Kutipan                       :           LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1990

Sumber            :           LN 1990/48; TLN NO. 3418

Arsitektur informasi (AI), selanjutnya, adalah sangat lebih dari desain Web, tetapi pembangunannya dan muncul sebagai sebuah “ladang” adalah mendekati diasosiasikan dengan situs Web. Andrew Dillon mendefinisikan arsitektur informasi sebagai “pengertian yang digunakan untuk menggambarkan proses mendesain, mengimplementasikan dan mengevaluasi ruang-ruang informasi itu adalah kemanusiaan dan rasa sosial yang dapat diterima untuk yang diperuntukkan para stekholder mereka. Dia mengatakan dia dengan sengaja meninggalkan definisi “buka apa yang kita tutupi secara organisasional, cetak biru, dan aspek-aspek penelitian, dan biarkan AI yang bertugas menutupi hal ini.”

Disini masih ada ketidaksetujuan pada memunculkan ini ruang tentang apa yang ditutupi, tetapi ini tidaklah muncul menjadi beberapa persetujuan pada sebuah hasrat untuk mengatur dokumen-dokumen dan memberikan kemudahan akses informasi berdasarkan kepada sebuah desain pengalaman pengguna, termasuk interface dan sistem-sistem navigasi sebaiknya berguna dan memudah desain grafis.

Arsitektur informasi menolak gagasan bahwa arsitektur informasi adalah sebuah pendekatan baru untuk mengorganisasi informasi yang telah dipraktikkan di banyak perpustakaan, kantor-kantor arsip dan di banyak museum dalam waktu yang panjang. Tetapi persamaannya adalah menemukan kembali (informasi). Para pustakawan telah lama mengerti kebutuhan dari penyeleksian paket-paket informasi yang dibutuhkan dan kemudian memgorganisasikan mereka dengan cara yang akan membantu para pengguna dalam menemukan informasi yang dibutuhkan oleh mereka (meskipun satu tidak boleh diketahui semua ke depan dimana informasi itu diletakkan). Pada 1998 Louis Rosenfeld dan Peter Morville menjelaskan pekerjaan dari arsitek informasi adalah sebagai berikut:

• Mengklarifikasi misi dan visi dari situs. Meyeimbangkan kebutuhan dari organisasi yang mensponsorinya dan kebutuhan dari audiensnya.
• Menetapkan apa isi dan fungsionalitas situs yang akan diisi.
• Menspesifikan bagaimana para pengguna akan menemukan informasi di dalam situs dengan mendefinisikan organisasinya, navigasi, proses melabel, dan proses sistem mencarinya.
• Memetakan bagaimana situs akan mengakomodasikan perubahan dan perkembangan setiap waktu.

Tahun 2002, situasinya telah cukup berkembang, Rosenfeld dan Morville memperluas penjelasan untuk mengatakan bahwa proses arsitektur informasi harus mengikuti tahapan-tahapan: penelitian, strategi, desain, implementasi, dan administrasi. Penelitian mencakup sebuah review latarbelakang setiap materi, perolehan sebuah kesepahaman dari pencapaian-pencapaian dan konteks dari organisasi, memeriksa arsitektur informasi yang masih ada, isi, dan pengunjung yang sesuai, dan akhirnya melakukan banyak studi kebutuhan untuk menyelidiki situasi. Jumlah strategi dari kesepakatan konstektual yang dikembangkan dalam tahapan pertama dan menjelaskan tingkatan top dari situs organisasi  dan struktur navigasi, yang juga mempertimbangkan jenis-jenis dokumen dan skema metadata. Desain meliputi menciptakan cetak biru yang detil, skema metadata, dan lebih baik, menjadi digunakan oleh para desainer grafis, programmer, daftar redaksi, dan tim produksi. Implementasi adalah dimana desain digunakan dalam membangun, mengetes, dan menerbitkan situs—mengorganisasikan dan mengetag dokumen, troubleshooting, dan mengembangkan dokumentasi yang termaktub di dalam tahapan-tahapan ini. Administrasi mencakup evaluasi yang berkelanjutan dan memperbaikan arsitektur informasi situs tersebut. Strategi dan tahapan desain adalah satu yang diperlukan selama kesepepakatan dari fondasi secara teori dari pengorganisasian informasi, termasuk kesepakatan dari metadata; ketentuan dari poin-poin akses dengan semua yang mengurusi hubungan diantara mereka; subyek permulaan melalui kategori, klasifikasi, atau label-label secara alphabet; dan desain sistem yang akan membiarkan hasil yang terlihat secara logis dan fesyen yang berguna (prinsip-prinsip yang menutupi di akhir buku ini).

Data Administrasi

Data administrasi adalah pengertian terapan untuk mengontrol ledakan dari informasi elektronik di kantor-kantor dan seting administratif-administratif lainnya. itu adalah akarnya di dalam sistem yang mengisi kantor yang dibangun selama abad 21. Sistem ini telah mempengaruhi banyak lewat perkembangan teknologi—para pengetik, pemotokopi, dan ahli computer (di mulai dengan para tukang pilih dan kolator)—dan sering disebut sebagai sistem manajemen rekaman. Sistem manajemen rekaman sering berhubungan dengan arsip-arsip, yang dimaksud itu adalah dimana sebuah rekaman organisasi boleh didepositokan ketika kehidupan mengoperasikan mereka yang berguna telah berlalu.

Karena itu adalah bagian lain dari masyarakat kita, data administrasi pertamakali mencakup menjaga, mengarsipkan, dan memelihara kertas-kertas rekaman. Itu adalah saat yang sangat mudah, tetepi juga sebuah saat yag membuat frustasi. Label-label file dari satu manajer rekaman adalah bukan kebutuhan yang logis untuk selanjutnya. Sebagai informasi dimulai menjadi dimasukkan dan dijual di dalam arsip-arsip elektronik, untuk mengakses poin nama file menjadi mustahil. Ini bukanlah sebuah permasalahan yang akan hadir selama masyarakat yang membangun file-file elektronik yang terdokumentasikan yang diisi di dalam mereka. Situasi akan menjadi lebih rumit saat personal komputer sangat kuat mulai membiarkan setiap orang untuk mengambil dan file informasi mereka di masukkan ke dalam desktop-desktop milik mereka. Sebuah masalah akan terus dibuat berlanjut saat file-file pribadi ini ditinggalkan.

Setiap tahun beragam operasi telah diotomatiskan, disetiap sistem-sistem kita. Sebagai contoh, daftar gaji, buku kas induk umum, akun gaji, inventaris, dan lainnya seperti sistem yang telah diotomatiskan secara terpisah. Selama 1990-an, integrasi dari sistem-sistem ini mengambil tempat dengan hasil sebuah sistem yang telah banyak ruang-ruang data yang berlebihan dengan sedikit dokumentasi dari konten mereka. Ruang ini terlihat menjadi maksud untuk mengisi informasi yang sama, tetapi yang sebenarnya ini sering berbeda (nama diberikan di dalam memenuhi daftar gaji, tetapi di tengah nama dipendekkan untuk sebuah inisial di dalam arsip fakultas). Situasi ini telah diselesaikan lewat sistem manajemen database seperti Oracle, yang adalah software yang menyempurnakan data yang telah digudangkan, integrasi data, kemananan, dan lain sebagainya.

Para administrator data telah menyetujui ledakan informasi lewat menggunakan prinsip-prinsip dari pengorganisasian informasi. Unit-unit yang dibutuhkan untuk dikumpulkan di dalam lingkungan elektronik administratif antara lain, direktori, file-file, program-program, dan di tingkatan lain, antara lain nilai-nilai ruang. Pergorganisasian bisa menjadi sebuah sistem (daftar gaji, pendanaan) atau melalui jenis dari rekaman (nama-nama perorangan, rekaman-rekaman registrasi). Para administrator data harus menjaga trek dari informasi yang melewati sistem tapal batas (maksudnya orang-orang yang melewati tapal batas saat nama-nama yang sama telah masuk ke dalam beberapa file-file yang berbeda). Disini seharusnya ada metode yang menghendel konsep-konsep yang memiliki nama-nama yang sama tetapi berbeda maksud dan tujuan (konsep “part-time” di dalam sebuah universitas dapat memiliki definisi-definisi yang berbeda yang mempercayai di atas dari satu yang berbicara mengenai daftar gaji, fakultas, siswa-siswa yang telah lulus, atau calon-calon siswa baru).

Menjaga semua hal-hal ini sering dilakukan selama proses yang disebut “data modeling.” Itu dapat tiap-tiapnya digunakan sebagai sebuah pendahuluan untuk desain database atau sebagai sebuah cara untuk mengintegrasikan sistem-sistem yang banyak sekali dikembangkan setiap waktu oleh orang-orang yang tidak bersama dengan badan perusahaan. Data modelin didesain sebagi sebuah sistem menggunakan sebuah lanjutan dari model-model yang berhubungan. Proses adalah untuk mengembangkan sebuah konseptual model dari arsip manajemen rekaman yang beraktivitas di dalam setting-setting fakta; kemudian sebuah model yang logis dikembangkan yang mencakup lebih banyak detil; dan akhirnya, model yang logis itu diterjemahkan ke dalam sebuah model data yang bersifat fisik yang dapat diimplemetasikan sebagai sebuah sistem manajemen data. Jika model data telah di update dan diatur untuk sesuai dengan perubahan di dalam model yang konseptual, itu dapat melayani sepanjang waktu sebagai basis dari pengorganisasian informasi di dalam setting perorganisasian.

Seorang yang memiliki kantor pengorganisasian yang sendiri itu adalah hal yang lain. Sebuah faktor utama di dalam sebuah kantor pengorganisasian sendiri telihat menjadi digunakan untuk dimana memaketkan informasi fakta yang akan ditempatkan atau telah ditempatkan. Sebagai contoh, jika sebuah item disebut ke dalam perintah untuk menulis sebuah surat di masa depan yang akan hadir, itu akan dilokasikan pada tangan;  item-item yang telah diselesaikan dengan yang akan di file-kan. Juga, bentuk dari paket bisa menjadi sebuah faktor yang menentukan; buku-buku yang telah disusun di atas rak, lalu kertas-kertas yang berhubungan kepada buku-buku yang ditempatkan di folder-folder file. Di satu warung informasi elektronik, itu dibutuhkan untuk menciptakan folder-folder elektronik, sub-sub folder, dan seterusnya, jika satu menjadi mampu untuk menemukan sebuah file fakta lagi di masa depan. Sebuah aspek penting dari kantor pengorganisasian adalah bahwa beberapa seperti kantor koleksi akan didepositkan ke dalam arsip-arsip untuk anak cucu.

Manajemen Pengetahuan

Setiap orang penah mendengar kalimat “Pengetahuan adalah kekuatan.” Aslinya, kalimat ini diucapkan untuk individu-individu dan diimplikasikan bahwa orang-orang yang meningkatkan pengetahuan mereka akan mampu untuk meningkatkan kekuatan mereka di masyarakat. Selama 1980-an, hal itu menjadi dipahami bahwa ide-ide yang sama diaplikasikan kepada pengorganisasian. Pada waktu itu, ada banyak “downsizing” dari pengorganisasian di dalam perintah untuk mengurangi kelebihan dan peningkatan keuntungan. Dalam prose situ menjadi nyata bahwa pengorganisasian kehilangan pengetahuan penting sebagai pegawai yang pergi dan mengambil akumulasi tahunan dari pengetahuan mereka. Pada periode yang sama ada banyak pengembangan yang bersifat teknologi yang dilihat pertamakali sebagai sebuah cara untuk menyelamatkan gaji-gaji para manusia pekerja yang ditempatkan kembali. Lagi, selanjutnya, pengetahuan dan diaplikasikan melalui manusia-manusia yang tidak semuanya  ditempatkan oleh mesin-mesin. Sebagai pengorganisasian bertahan hidup, pengetahuan telah membawa untuk memasukkannya ke dalam tantangan  wajah-wajah organisasi. Manajemen dari pengetahuan itu meningkatkan “kekuatan”nya.

Manajemen pengetahuan dapat masuk ke dalam sebuah usaha menangkap ilmu pengetahuan para karyawan dengan kemajuan ilmu pengetahuan sehingga ilmu pengetahuan itu dapat distorkan dan dibagi secara mudah. Sebagai orang yang akan menjadi diliputi dengan meningkatnya ketersediaaan dari informasi kemudian kecepatan pengembangan teknologi sepeti Internet, manajemen ilmu pengetahuan mengambil jalan tambahan dari mengkopi dengan ledakan informasi. Teknologi yang sama ini membuat mungkin berbagi “mengatur pengetahuan”  diantara pemburan subgroup dari sebuah organisasi.

Mengatur ilmu pengetahuan memerlukan sebuah definisi dari ilmu pengetahuan, sebuah konsep yang telah didiskusikan oleh para filosof di setiap tahun tanpa melengkapinya dengan resolusi. Itu telah menjadi karakteristik dalam beberapa cara , sebagai contoh, seperti terletak di dalam pemikiran orang-orang daripada dalam banyak bentuk storan; seperti menjadi sebuah kombinasi dari informasi, konteks, dan pengalaman; seperti menjadi yang merepresentasikan berbagi informasi diantara grup dan komunitas; atau sebagai bentuk nilai tinggi dari informasi yang diaplikasikan kepada keputusan dan aksi. RD Stacy membuat observasi lanjutan: “Ilmu pengetahuan bukanlah ‘benda,’ atau sebuah sistem, tetapi yang berlangsung sementara, proses aktif dari hubungan. Jika seorang mengambil pemahaman ini selanjutnya tidak ada seorang pun, yang sendirian di sebuah perusahaan, mendapatkan sebuah ilmu pengetahauan. Pengetahuan sendiri tidap dapat distorkan, dan juga modal intelektual itu dapat diukur, dan tentu saja sedikitpun dari mereka dapat diatur.”

Dave Snowden meneliti bahwa manajemen pengetahuan dimulai pada 1995 bersama popularisasi ide-ide mengenai tasit ilmu pengetahuan melawan pengetahuan yang eksplisit yang dibuat oleh Ikujiro Nonaka dan Hirotaka Takeuchi. Nonaka dan Takeuchi mendalilkan bahwa ilmu pengetahuan tacit adalah tersembunyi, terletak di dalam pikiran manusia, dan tidak dapat dipresentasikan melalui elektronik; tetapi itu dapat membuat eksplisit kepada derajat yang diperlukan untuk menyempurnakan sebuah inovasi yang spesifik. Mereka mendeskripsikan sebuah proses spiral dari membagi ilmu pengetahuan tasit dengan lainnya seperti sosialisasi, diikuti oleh para pendengar yang menginternalkan ilmu pengetahuan, dan selanjutnya ilmu pengetahauan baru akan tercipta dengan sendirinya, pada gilirannya, akan dibagikan. Snowden mengatakan bahwa itu tidak diikuti bahwa semua ilmu pengetahuan di dalam pikiran orang-orang dapat atau seharusnya dibuat menjadi eksplisit. Bagaimanapun, manajemen ilmu pengetahuan awal memprogramkan “usaha untuk mewujudkan sebuah ilmu pengethauan dari prosesornya untuk membuatnya menjadi sebuah aset organisasi.” Program-program software telah diciptakan dan menjadi digunakan untuk tujuan ini. Sebagai contoh, Software Manajemen Ilmu Pengetahuan berasal dari Novo Slutions mengklaim untuk prosedur dokumen internal, memberikan sebuah alat yang melatih bagi para karyawan baru, transfer ilmu pengethauan karyawan, dan menciptakan juga mengupdate yang dikategorikan dan mampu mencari artikel-artikel manajemen ilmu pengetahuan, diantara hal yang lainnya. Software Lotus yang berasal dari IBM mengklaim untuk “menangkap, mengatur, mengevaluasi, dan menggunakan kembali ilmu pengetahuan—menunggangi saran, inovasi, efisiensi dan mempelajari untuk membuat sebuah keputusan lebih cepat.” Ini dan lainnya seperti program bekerja untuk menyempurnakan mengikuti objektivitas yang menciptakan repositori-repositori informasi, memperbaiki akses ilmu pengetahuan, mempertinggi lingkungan ilmu pengetahuan, dan mengatur ilmu pengetahuan sebagai sebuah aset. Menyimpulkan isu dari konsen kepada masyarakat di dalam mengorganisasikan informasi urusannya seperti ini, mendeskripsikan, mengklasifikasikan dan menemukan kembali informasi yang telah distorkan. Dalam konteks manajemen ilmu pengetahuan, ini berarti bahwa pengetahuan organisasi harus di sortir, diberi label (dideskripsikan), dan diklasifikasikan ke dalam “subyek-subyek” yang berbeda atau grup-grup jika itu adalah menjadi temu balik informasi ketika dibutuhkan.

Banyak sekali manajemen informasi sejauh ini terdiri dari isi manajemen, dimana memayungi kepada fokus ilmu pengetahuan yang telah dibuat eksplisit tanpa keperluan mengetahuai ilmu pengetahuan tasit adalah masih “tidak dapat  diatur.” Dalam perintah untuk menggerakkan ke dalam generasi selanjutnya dari manajemen ilmu pengetahuan. Snowden mengatakan kita harus mengakui bahwa ilmu pengetahuan dapat hanya dijadikan relawan bukan dipaksa. Disini selalu lebih daripada dapat dikatakan, dan yang lebih penting lagi, ilmu pengetahauan manusia adalah konstektuil—maksudnya, ilmu pengetahuan adalah dipicu oleh keadaan sekitar. Snowden percaya bahwa panggung selanjutnya dari manajemen ilmu pengetahuan membutuhkan kesepahaman konteks sebaiknya adalah isi.